GPII Jateng Desak Jokowi Lebih Serius Bela Palestina

 

absyamedia.web.id - Pembantaian yang dilakukan Israel terhadap Palestina tidak kunjung usai. Namun, Palestina pun tidak tinggal diam, mereka terus berupaya untuk melakukan perlawanan.

Berdasarkan informasi yang disampaikan Muhammad Husein Gaza, Aktivis Kemanusiaan asal Indonesia yang saat ini tinggal di Palestina bahwa akibat dari serangan Israel, situasi dan kondisi yang saat ini terjadi di Palestina jumlah korban semakin hari semakin bertambah.

“Saat ini 2,2 juta warga Palestina di Gaza sedang berada dalam pembantaian masal oleh pasukan penjajah. anak-anak dan wanita menjadi korban kebrutalan mereka. memasuki hari ke 4 ini, sudah 112 warga sipil Gaza terbunuh. 28 di antaranya anak – anak, 15 wanita dan 621 warga terluka,” tulis Husein di akun Twitternya pada Jum’at (15/5/2021).

Menurut Abdurrahman Syafrianto, S.H., Departemen Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PW GPII) Jawa Tengah, pengusiran secara paksa yang dilakukan Israel terhadap Palestina ini sudah melanggar hak asasi manusia dan hukum internasional. Sebab, pada tanggal 4 Juni 1967, terjadi kesepakatan antara Israel dan Palestina tentang pembagian wilayah yang diakui oleh Mahkamah Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Dari hasil kesepakatan 4 Juni 1967, Sheikh Jarrah, Baitul Maqdis masih menjadi bagian dari Palestina, namun Israel terus melakukan tindakan pembantaian yang melanggar ketentuan dari kesepakatan tersebut,” tegasnya.

Abdurrahman yang juga Mahasiswa Magister Ilmu Hukum UNNES ini mengecam tindakan brutal yang dilakukan Israel dan mendesak Presiden Jokowi lebih serius bela Palestina dengan memberikan bantuan yang dapat menguatkan Palestina dan menuntut Majelis Umum PBB untuk segera turun tangan melakukan tindakan hukum preventif  dan/atau represif.

“Jika hanya berharap kepada Dewan Keamanan (DK) PBB, sangat mustahil, karena di dalamnya ada Amerika Serikat yang kita ketahui bersama adalah negara sahabat dari Israel yang sewaktu-waktu bisa menggagalkan setiap langkah DK PBB dengan hak vetonya,” pungkas Abdurrahman.

(ASY)