Signifikansi Dakwah Melalui Jalur Politik

Diakui maupun tidak, dalam benak sebagian besar masyarakat kita telah terkonstruk pemikiran bahwa politik dan uang merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebab, dalam politik, uang selalu bekerja, baik untuk kampanye maupun lain sebagainya. Tidak jarang pula, saat pemilihan umum legislatif (Pileg), Pilkada, maupun Pilpres yang berjalan selama ini, digunakan sebagian besar politisi sebagai momentum mendapatkan kekuasaan, yang sering kali menggunakan politik uang (money politics). Sehingga berujung pada penilaian banyak orang bahwa politik itu kotor dan buruk, yang pada akhirnya akan menjerumus pada keburukan.

Namun, perlu diketahui bahwa meski dunia politik dipandang rentan menjurus pada keburukkan oleh banyak orang, tidak serta merta kemudian dapat diambil kesimpulan bahwa politik itu buruk. Sebab, baik buruknya politik tergantung pada siapa aktor yang berperan dalam perpoltikan tersebut. Sesungguhnya, pada hakikatnya politik itu baik. Hal ini dapat diketahui dari arti kata “politik” itu sendiri. Ada beberapa kata yang bisa dijelaskan untuk menujukkan bahwa politik itu pada hakikatnya baik. Pertama, politik berasal dari bahasa Yunani, berawal dari kata polis yang artinya kota atau negara. Dalam artian, bahwa sistem yang ada di dalam sebuah negara berfungsi untuk mengatur tatanan kota atau negara menjadi lebih baik.

Kedua, politik berasal dari bahasa Belanda yang be­r­awal dari kata polite, yang artinya sopan. Maksudnya adalah politik itu perkara yang sopan. Dalam artian, jika tidak sopan maka tidak layak disebut politik. Ketiga, politik dalam ter­minologi Islam biasa disebut dengan siyasah, yang mem­punyai arti mengurusi. Mengurusi di sni maksudnya adalah mengurusi negara dan masyarakat agar tercipta tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik. Dengan kata lain, sistem yang berada di dalamnya bertujuan untuk memperoleh kesejahteraan dan kemakmuran semata.

Arti kata politik memang beragam, namun pada hakikatnya, sacara keseluruhan, arti kata politik mengandung substansi yang sama, yakni menunjukan bahwa politik itu baik, hanya saja orang-orang yang berkecimpung di dunia politik banyak melakukan tindakan korupsi serta penyalah gunaan kekuasaan. Seperti halnya, kebanyakan orang yang apabila terjun ke dalam dunia politik akan mengalami perubahan yang signifikan. Dalam artian, setiap orang yang awalnya mempunyai komitmen yang baik kemudian seinring waktu berjalan, komitmen yang baik tersebut berubah menjadi buruk. Sebab, pada hakikatnya di dalam diri setiap manusia terdapat dua sifat yang telah tertanam sejak lahir yakni sifar terpuji (ahlak al-mahmudah) dan sifat tercela (ahlak al-madzmuamah).

Realitas seperti itulah yang membuat politik di pandang sebagai perkara yang membawa banyak kemudhratan. Nah, pandangan seperti inilah yang secara tidak langsung membuat perpolitikikan di negeri ini dipandang sebelah mata. Oleh karena itu, dunia politik memerlukan orang yang berjiwa nasionalisme tinggi serta memliki pemahaman tentang agama, supaya noda yang ada di dunia politik dapat dibersihkan.

Mohammad Nasih, ilmuan politik UI, pernah mengatakan bahwa dakwah yang paling signifikan adalah melalui jalur kekuasaan atau politik. Sebab, apabila politik digunakan untuk kebaikan demi tercapainya kesejahteraan, maka akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Begitupun sebaliknya, apabila politik digunakan untuk berbuat kejahatan, maka akan memperoleh dosa yang sangat besar. Dengan jalur politik, kita dapat membantu semua orang, sedangkan dengan uang kita hanya dapat membantu banyak orang. Karena itu, apabila politik dan uang dipadukan maka akan lahir politisi yang tidak menjadikan dunia politik sebagai ladang untuk mencari profit, melainkan untuk beramal saleh.

Menurut Islam, kedudukan manusia secara de jure adalah sebagai khalifah dan secara de facto kedudukan masunia adalah sebagai penguasa. Oleh karena itu, manusia harus melaksanakan tugasnya sebagai khalifah fi al-ard, tapi ia sebenarnya mempunyai kebebasan untuk bersikap sebagai penguasa, walaupun kekuasaannya itu tanpa otoritas yang sah. Kebebasan dan otonomi yang diberikan kepada manusia bukanlah kebebasan dan otonomi yang tak terhingga tetapai hanya sebatas masa hidupnya saja. Setelah hidupnya berakhir ia harus mempertanggung jawabkan atas apa yang telah ia pimpin.

 “Islam adalah agama dan negara”. Ini adalah suatu ungkapan yang mendasari praktik kehidupan Nabi Muhammad dalam hal perpaduan antara agama dan negara serta mempunyai pijakan otoritatif. Kemudian suatu ungkapan yang menolak adanya sekularisasi dalam Islam, Fazlur Rahman menyebutkan bahwa “agama dan negara tidak dapat dipisahkan”, atau menurut Taimiyah “Imamah adalah alat untuk memilihara iman”. Suatu ungkapan yang tegas menunjukan bahwa institusi negara dan pemerintahan merupakan factor penting dalam ajaran Islam. Hanya saja perlu kita garis bawahi dalam hal ini keberadaan negara dalam ajaran Islam hanyalah alat atau sarana bagi tegaknya agama atau untuk terlaksananya sebagian besar hukum-hukum agama.

Tonggak utama politik adalah perjuangan untuk memperoleh kekuasaan, maka sulit sekali mencari pandangan dunia yang lebih politis dari Islam. Sebab, bahwa watak manusia memiliki kebutuhan fisik di samping kebuthan spiritual, Islam tidak pernah henti-hentinya menerangkan tentang cita-citanya saja, akan tetapi selalu berusaha mencari sarana untuk mencapai cita-cita tersebut.

Al-Quran menyeru orang–orang beriman untuk mengikuti teladan Nabi Muhammad Saw. yang dijuluki sebagai uswah hasanah (QS. al-Ahzab (33):21). Karena prestasi utama yang telah dicapai Muhammad adalah keberhasilannya meletakkan landasan sebuah negara yang berdasakarkan pada ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, kita sebagai kaum Muslimin berkewajiban untuk mengikuti suri teladan beliau dalam hal ini, supaya terciptanya negeri yang “Baldatun Toyyibatun wa Rabbun Ghofur”. Tidak harus berwujud negara Islam, tetapi nilai-nilai yang dibawa oleh Islamlah yang paling utama. Wallahu a’lamu bi al-shawaab.

Oleh: Abdurrahman Syafrianto, Presiden Monash Institute Semarang Kabinet Persatuan, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang